Hari Pers Nasional (HPN) 2013 yang konon jatuh pada 9 Februari digelar di Manado, Sulawesi Utara. Spontan sebagai pekerja pers sekaligus warga Bumi Nyiur Melambai, saya dan mungkin teman-teman seprofesi merasa senang karena bisa menjadi tuan rumah perhelatan HPN. Iven ini setidaknya berdampak positif bagi daerah ini yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan dan daerah MICE. Para wartawan dari seluruh Indonesia dengan beragam latar belakang media dan organisasi profesi berkunjung ke Manado. Dengan kegiatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri kembali menginjakkan kaki di Manado. Apalagi direncanakan kunjungan SBY kali ini juga dirangkaikan dengan peresmian mega proyek di Sulut seperti Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Terlepas dari dampak positif kegiatan HPN, sejumput tanya menggelayut di benak saya sebagai pekerja pers selama beberapa hari terakhir ini. Kesan yang kurang lebih sama ikut dirasakan oleh beberapa rekan wartawan. Masing-masing mengekspresikan dalam beragam bentuk. Ada yang acuh tak acuh, ada yang terang-terangan mengeluarkan unek-uneknya dan ada yang mengirimkan pendapatnya lewat pesan sms dan bbm.
Begini bunyi salah satu pesan singkat teman wartawan saya; HPN=Hari Pemerintah Nasional. Dalam suatu kesempatan teman salah satu organisasi profesi wartawan menyebutkan, 9 Februari itu hari lahirnya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) bukan hari lahirnya pers. Ada juga yang menilai HPN lebih beraroma plat merah daripada bernuansa jurnalis.
Mungkin asumsi itu tidak persis benar. Namun, bukan juga berarti tidak mengandung kebenaran. Memang panitia pusat dipimpin oleh Ketua PWI, namun panitia lokal dipegang oleh birokrat. Konon dana pelaksanaan HPN juga bersumber dari pemerintah. Tak heran jika dalam beberapa rangkaian kegiatan, justru yang sibuk adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Iklan-iklan yang terpajang di media-media maupun di fasilitas umum juga lebih banyak berasal dari pemerintah. Bahkan pemerintah kabupaten dan kota ikut dalam stand-stand pameran.
Kegiatan-kegiatan juga didominasi oleh kegiatan seremonial. Bahkan ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan dunia pers. Tanpa tentu harus mengesampingkan materi-materi jurnalistik yang dirancang panitia. Memang pelatihan jurnalistik, workshop media literacy, workshop fotografi, jurnalisme cilik, dan sosialisasi peraturan dewan pers itu penting. Tapi bukankah kegiatan-kegiatan seperti itu sudah sering digelar. Sepertinya sebagian kegiatan terkesan bukanlah soal kepentingan pers, tapi justru lebih pada kepentingan pemerintah. Walau pun harus diakui penilaian ini lebih berupa kesan pribadi.
Kendati juga, kesan-kesan itu tentu mengundang nalar untuk bertanya lebih jauh. Apakah fenomena ini menunjukkan model hubungan antara pemerintah dan pers yang benar dan mungkin baru? Atau mau menunjukkan kesan kepada masyarakat bahwa pers dan pemerintah memiliki hubungan yang akrab? Pertanyaan yang lebih nakal lagi bisa berbunyi; apakah kegiatan ini menjadi bagian dari pemerintah SBY untuk merangkul pers dan organisasi pers yang kebetulan saat ini adalah tahun politik?
Pers dan pemerintah di Indonesia memang memiliki hubungan yang unik. Sejarah telah membuktikannya. Saat penjajahan kolonial, pers Indonesia adalah pers perjuangan yang diarahkan untuk kemerdekaan. Memasuki masa revolusi, pers masih terjebak dalam ranah politik. Konsekuensinya pers juga terpecah menjadi pers partai politik. Namun, sejak Dekrit 5 Juli 1959, negara mengkooptasi pers. Pers dikontrol teramat ketat. Di era Orde Baru, tidak jauh berbeda. Pers dikekang lewat Departemen Penerangan dengan organisasi wartawan tunggal yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pers menjadi corong pemerintah.
Pers mulai menghirup udara kebebasan saat pemerintahan BJ Habibie. Di masa ini perizinan yang menjadi senjata pemerintah dicabut. Di masa pemerintahan Abdurahman Wahid, kebebasan pers makin bersinar terang. Pers masuk ke wilayah publik dan pemerintah diharamkan untuk mengintervensi pers. TVRI dan RRI yang awalnya menjadi milik pemerintah menjadi milik publik.
Di era pemerintahan SBY, pers makin bertumbur subur. Banyak pengusaha-pengusaha besar sekaligus politisi kawakan berlomba-lomba memiliki media yang nota bene merupakan rival politik atau oposisi dari pemerintah. Sampai-sampai dalam suatu kesempatan, salah satu petinggi partai penguasa mengeluh karena pemerintah atau partai yang berkuasa tidak memiliki media.
Di masa saat ini, kemanakah arah pers? Yang pasti pers memiliki dua sisi dari mata uang yang sama yakni bisnis dan idealisme. Kepentingan pengusaha menjadi sama pentingnya dengan aspirasi rakyat. Seperti juga hubungan dengan pemerintah, pers tidak hanya menjadi control social atau anjing penggongong terhadap pemerintah tapi juga menjadi mitra. Kendati sering konotasi mitra membuat pers terjebak menjadi corong pemerintah dan menjadi pers plat merah. (Lexi Mantiri/Wartawan idmanado.com)
idmanado.com
Komentar
Posting Komentar